Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Berikut ini adalah Contoh soal essay lengkap jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia. Soal No. 1). Jelaskan penggolongan hukum menurut wujudnya ! Jawaban. 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa kompetensi absolut Peratun adalah terbatas dan tertentu saja. Hal ini cukup mempersulit para pencari keadilan di bidang tata usaha negara, karena banyak permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tata usaha negara, tetapi jalur Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: (1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Peradilan Tata Usaha Negara Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Jln. Timoho II No. 40 Yogyakarta sisca.rh@gmail.com; suswoto.123@gmail.com Received: 18 Oktober 2017; Accepted: 11 Januari 2018; Published: 5 Juni 2018 DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art5 Abstract
Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahimakan memberikan pendapat hokum (Legal Opinion) sebagai beritkut: Legal Opinion (Pendapat Hukum) Bahwa pada dasarnya suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan keyakinannya itu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) 2. 3.
zH5y7.
  • vib7rdca7x.pages.dev/141
  • vib7rdca7x.pages.dev/160
  • vib7rdca7x.pages.dev/196
  • vib7rdca7x.pages.dev/12
  • vib7rdca7x.pages.dev/535
  • vib7rdca7x.pages.dev/106
  • vib7rdca7x.pages.dev/373
  • vib7rdca7x.pages.dev/462

    • contoh kasus peradilan tata usaha negara